Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menekankan pentingnya pemantauan dalam sistem pemerintahan. Hal ini untuk menangkal terjadinya penyelewengan pemakaian anggaran.

 

Oleh karena itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi paling penting. Pasalnya, tanpa pemantauan maka perencanaan dan pelaksanaan perkiraan tak bakal berjalan dengan baik, sampai-sampai hasil yang diharapkan juga tak tercapai.

 

“Maka pengawasan ialah suatu sistem yang urgen dalam pemerintahan yang jadi unsur dari upaya kita menjangkau hasil,” kata dia dalam acara Rakornas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

 

Di sisi lain, beban pengawasan pun semakin berat mengingat perkiraan yang semakin meningkat, pun jumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang semakin banyak. JK menyebut, dalam kurun masa-masa 10 tahun trennya perkiraan mengalami penambahan dua kali lipat.

 

Pada tahun 2010, perkiraan belanja negara sedang di kisaran Rp1.200 triliun, sekarang di tahun 2019 perkiraan belanja menjadi selama Rp2.200 triliun. “Pada tahun depan saya kira bahkan bakal jadi selama Rp2.300-Rp2.400 triliun,” jelasnya.

 

Sementara itu, jumlah objek yang dipantau terus bertambah seperti sekarang ada sekitar 100 K/L. Di tingkat daerah, pada 15 tahun kemudian ada 300 kabupaten/kota yang diawasi, sekarang menjadi lebih dari 500 kabupaten/kota.

 

“Jadi dengan kata lain aliran dana ke K/L semakin besar, dan yang mendapat perkiraan juga semakin banyak. Maka pemantauan yang mesti dilaksanakan juga semakin luas. Itu kenapa APIP mesti semakin kerja keras,” kata JK.

 

Terlebih, lanjut dia, walau pengawasan semakin tidak sedikit namun jumlah pejabat negara yang tertangkap sebab penyelewengan perkiraan pun tetap banyak. Kata JK, sekitar kurun masa-masa 15 tahun terakhir ada 9 menteri dan 20 gubernur yang masuk penjara.

 

“Belum lagi terdapat ratusan bupati dan anggota DPRD atau DPR yang masuk penjara. Ini pasti menjadi perhatian anda bahwa begitu tidak sedikit yang memantau tapi pun makin tidak sedikit yang melakukannya,” jelas dia.

 

Oleh karena itu, APIP dituntut guna lebih seksama juga pintar dalam memperkuat pengawasan. Hal ini supaya tujuan negara dalam membina bangsa pun menyejahterakan masyarakat bisa terwujud.

 

“Sehingga APIP mesti lebih hati-hati dan mesti lebih fokus, karena perkiraan maknanya ialah bagaimana membina bangsa ini dan memakmurkan bangsa ini secara adil,” pungkasnya.